[hanomantoto]

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengklaim pernah mengirim surat kepada Menteri Pendidikan era Presiden Joko Widodo, Nadiem Makarim. Isinya soal keluhan problem pendidikan imbas kebijakan yang dijalankan Nadiem.

Surat tersebut dikirim Gibran saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Putra Presiden Jokowi ini mengatakan bahwa ia memberi perhatian pada masalah-masalah seperti Zonasi, Merdeka Belajar, Pengawas Sekolah, hingga Ujian Nasional.

“Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan, namun kemarin saya cek ke Pak Sikda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan,” kata Gibran saat memberi sambutan dalam rapat koordinasi evaluasi pendidikan dasar dan menengah di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, pada Senin, 11 November 2024.

Gibran yakin bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti akan membuat perbedaan. Ia mengklaim langsung klik dengan Mu’ti setelah koordinasi pasca digembleng di Akademi Militer Magelang.

“Jadi Bapak-Ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak-Ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata,” kata Gibran dalam rakor yang juga dihadiri kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia.

 Dalam pemaparan sebelum sambutan wakil presiden, Menteri Abdul Mu’ti mengatakan bahwa rapat koordinasi hari ini dimaksudkan sebagi upaya memperbaiki kinerja kebijkan yang dilaksanakan kementeriannya. Dua isu utama, yaitu zonasi dan penerimaan peserta didik baru serta masalah guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

“Ini dua isu yang jadi polemik di masyarakat. Bahkan sebelum sertijab dengan Menteri Nadiem. Kami berusaha memberikan layanan yang bermutu untuk semua,” kata Mu’ti.

Mu’ti telah merencanakan program pemberian kesejahteraan pada guru di 100 hari kerjana sebagai menteri. Dalam pernyataan di kawasan Akmil Magelang Jawa Tengah, pada Minggu 27 Oktober 2024, Mu’ti, menyatakan pihaknya akan merumuskan program-program khusus untuk memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November.

Pilihan Editor: Nasib Kurikulum Merdeka Belajar Diputuskan Tahun Depan



hanomantoto