[hanomantoto]

TEMPO.CO, Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa di Tanah Air per akhir Oktober 2024 sebesar US$ 151,2 miliar. Jumlah ini meningkat dari September 2024 yang totalnya US$ 149,9 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

“Posisi cadangan devisa pada akhir Oktober 2024 setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor,” kata Ramdan dalam keterangan resminya, Kamis, 7 November 2024.

Selain itu, cadangan devisa ini setara 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka ini juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank sentral juga memandang cadangan devisa memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal. 

Selain itu, BI memproyeksikan  ekspor yang tetap positif serta neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus. Sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal. 

BI, kata dia, juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Peningkatan ini menjadi tren positif setelah BI mencatat adanya penurunan cadangan devisa sebesar US$ 0,3 miliar menjadi US$ 149,9 miliar pada akhir bulan September 2024. Sebelumnya, di akhir Agustus 2024 cadangan devisa tercatat sebesar US$ 150,2 miliar.

Saat itu, penurunan cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah. Meskipun terjadi penurunan, posisi cadangan devisa Indonesia September lalu masih relatif stabil. Posisi cadangan devisa pada akhir September 2024 setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.



hanomantoto