[hanomantoto]

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mu’ti akan melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan di kementeriannya. Hal itu disampaikan Mu’ti di hadapan sejumlah pemimpin media di Jakarta pada Selasa, 5 November 2024. “Buat apa kalau ganti menteri, tapi kebijakannya masih sama?,” ujarnya.

Baru-baru ini, Abdul Mu’ti mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI. Dalam kesempatan itu, Abdul Mu’ti menyampaikan beberapa hal yang menjadi fokus programnya. Sebelumnya, ia juga sempat berbicara mengenai nasib kurikulum Merdeka Belajar. 

1. Masalah Distribusi Guru

Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu, 6 November 2024, Abdul Mu’ti, mengatakan sedang berupaya untuk mengatasi masalah distribusi guru yang masih belum merata di Indonesia dengan mengkaji perlunya perubahan regulasi.

“Kalau saya boleh menyampaikan, rasio jumlah guru dengan murid kita sebenarnya sekarang sudah ideal. Permasalahan pendidikan dasar dan menengah kita saat ini adalah distribusi guru yang belum merata dan itu masih menjadi salah satu kesulitan tersendiri,” kata Mu’ti sebagaimana dikutip dari Antara. Tantangan utamanya, kata dia, distribusi guru belum merata, terutama di  daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

2.  Mengundang Kepala Dinas Pendidikan

Abdul Mu’ti berencana mengundang para kepala dinas pendidikan dari seluruh Indonesia pada Senin, 11 November 2024. Hal ini ditujukan agar ia bisa mendapatkan masukan terkait beberapa isu, seperti guru dan tenaga pendidik berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi. Ia berharap dengan banyak mendengarkan masukan dari pejabat pemerintah daerah, maka dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

3. Minta Dukungan Komisi X 

Abdul Mu’ti membutuhkan dukungan Komisi X DPR dalam memperjuangkan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, terutama bangunan fisik di wilayah 3T. “Ya, itu juga termasuk kendala kami, dan menurut informasi yang kami terima itu perlu dukungan dari Komisi X karena memang termasuk dalam catatan untuk kami terkait banyak pembangunan infrastruktur yang tidak dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,“ kata Mu’ti dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu, 6 November 2024 dikutip dari Antara.

Mu’ti menambahkan, Komisi X membantu sekaligus menyetujui pengusulan anggaran untuk program tersebut ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

4. Pendidikan Matematika Sejak TK

Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Abdul Mu’ti, juga mengatakan akan menyiapkan pendidikan matematika sejak TK. Ia menjelaskan pembelajaran matematika sejak TK itu menjadi bagian dari program penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi, yang meliputi pendidikan matematika, sains dan teknologi sejak dini.

“Penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi, meliputi pendidikan matematika, sains, teknologi. Kami sudah merancang, insya Allah pendidikan matematika itu dimulai dari sejak taman kanak-kanak,” ujar Mu’ti  pada Rabu, 6 November 2024 dikutip dari Antara.

5. Nasib Kurikulum Merdeka Belajar

Abdul Mu’ti juga membicarakan tentang nasib kurikulum. Ia mengatakan, masih mengkaji rencana perubahan kurikulum Merdeka Belajar untuk pembelajaran siswa dan belum dapat memastikan bahwa akan mengubah atau tetap mempertahankan kurikulum tersebut.

Ia menyampaikan, ada atau tidaknya kurikulum baru bagi sekolah dasar dan menengah akan terlihat saat tahun ajaran baru 2025-2026 pada tahun depan. Sebab, kurikulum tidak dapat diubah pada pertengahan tahun ajaran.

“Jadi, perubahan atau tidak adanya (perubahan) akan kami sampaikan di awal tahun pelajaran,” kata Abdu Mu’ti di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, Selasa, 5 November 2024.

NOVALI PANJI NUGROHO | ANTARA



hanomantoto