[hanomantoto]

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah kantor Sekretariat Daerah Provinsi Papua, pada 4 November 2024. Penggeledahan ini menjadi tindak lanjut dari hasil penelusuran kasus korupsi mantan Gebernur Papua Lukas Enembe. Penyidik menemukan dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah Pemerintah Provinsi Papua.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, dari pengeledahan itu disita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. “Update selanjutnya nanti KPK akan menyampaikan sesuai dengan informasi yang dibagi oleh teman-teman penyidik nanti. Jadi kita tunggu aja perkembangan,” kata Tessa di Gedung KPK Merah Putih, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat, 8 November 2024.

KPK belum memberikan banyak informasi mengenai penyidikan kasus ini. Bahkan orang-orang yang sudah menjadi tersangka belum diumumkan.   

Setelah penggeledahan itu, KPK memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa. Mereka adalah staf bendahara Pemprov Papua berinisial MS, honorer bendahara pembantu Setda Papua berinisial NG, serta pihak swasta dengan inisial AB dan FB. Selain itu, KPK juga memeriksa IYT selaku Direktur CV Walibhu, YW selaku ibu rumah tangga, serta JKT, S, AL, dan MW selaku pegawai negeri sipil (PNS).

Menurut Tessa, perkara ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi yang pernah menjerat mantan Gubernur Papua Lukas Enembe. Saat ini,  KPK masih menghitung kerugian negera dalam pengembangan kasus tersebut. 

Lukas Enembe tersandung kasus suap dan gratifikasi saat menjabat sebagai gubernur Papua 2013-2023. Dalam persidangan tingkat pertama, pengadilan memberikan vonis 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Lalu di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukumannya menjadi 10 tahun penjara. Sanksi denda untuknya pun ditambah menjadi Rp 1 miliar. Lukas Enembe meninggal pada Selasa, 26 Desember 2023, pukul 10.45 WIB.



hanomantoto