[hanomantoto]

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, bakal mempertimbangkan materi kewirausahaan masuk dalam kurikulum wajib. Peningkatan wirausahawan dianggap penting karena bisa jadi solusi membuka peluang kerja baru.

Sebelumnya Pratikno telah menerima desain kurikulum kewirausahawan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). “Ini akan kami tindak lanjuti dengan Mendikdasmen (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) dan Mendikti (Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi), agar pendidikan kewirausahaan jadi kurikulum penting dalam proses pembelajaran kita,” ujarnya seusai menjadi pembicara dalam acara ‘D-Futuro Futurist Summit 2024’ di  The Kasablanka, Jakarta Selatan, Rabu, 6 November 2024.

Masyarakat muda, kata dia, saat ini sudah banyak yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Namun disrupsi teknologi hingga perekonomian dunia yang masih lesu menjadi tantangan besar. Karena itu pengembangan kewirausahaan menjadi hal yang penting.

Ketua HIPMI, Akbar Himawan Buchari, memaparkan rasio pengusaha saat ini masih rendah. Untuk menuju Indonesia Emas 2045, rasio wirausahawan seharusnya 10 persen dari total angkatan kerja. “Hari ini kita masih berada di 3,6 persen,” kata dia.

Bonus demografi yang akan dialami di tahun 2030-2040 disebut sebagai tantangan, karena jumlah usia produktif akan meningkat melebihi jumlah usia lanjut. Menurut Akbar kewirausahawan penting untuk mengantisipasi kekurangan lapangan pekerjaan karena kemunculan angkatan-angkatan kerja baru. 

Kurikulum kewirausahaan sudah digagas beberapa kali oleh beberapa universitas, tapi belum masuk materi wajib pendidikan. Karena itu, akbar berujar, HIPMI mengusulkan tingkatan berjenjang untuk edukasi pengusaha. “Mulai dari usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas dan sekolah kejuruan,” ujarnya.



hanomantoto