[hanomantoto]

TEMPO.CO, Jakarta – Keputusan penambahan saham negara sebesar 10 persen pada PT Freeport Indonesia (PTFI) masih menanti hasil akhir perencanaan investasi perusahaan tambang tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat ditemui usai menghadiri acara penandatanganan perjanjian jual beli logam emas antara PTFI dengan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. atau Antam.

“Masih dalam status pembicaraan. Memang Freeport sendiri, mereka akan bikin planning dulu nih investasinya berapa,” ujar Erick di Jakarta, Kamis malam, 7 November 2024.

Ia menyatakan, kehati–hatian PTFI dalam menetapkan perencanaan merupakan sesuatu yang lumrah. “Namanya proyeksi, business plan, terus total investasi kan harus dihitung benar,” kata dia. 

Ia pun memastikan proses diskusi ihwal divestasi tersebut akan tetap dilanjutkan. Namun, hal itu baru dapat dilakukan setelah PTFI rampung menentukan besaran angkanya.

Kesepakatan tersebut, menurut Erick, akan senantiasa diupayakan. Pasalnya, PTFI juga termasuk anak perusahan Mining Industry Indonesia (MIND ID) yang merupakan perusahaan holding tambang milik negara. 

Ia menyebutkan, salah satu fungsi Kementerian BUMN sebagai wakil dari pemerintah yakni memastikan semua proses mencapai penyelesaian dapat berjalan baik dan dalam waktu dekat. “Ya secepatnya, tergantung nanti proses daripada finalisasi angka-angkanya.”

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai rencana pemerintah dalam menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia dapat memperkuat posisi Indonesia dalam pengelolaan perusahaan tambang besar tersebut. “Jika berhasil porsi saham pemerintah akan meningkat dari 51 persen menjadi 61 persen,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi yang diterima Tempo, dikutip Jumat, 1 November 2024. 

Menurut keterangan Bahlil, finalisasi proses divestasi PTFI sempat tertunda karena insiden kebakaran di Pabrik Asam Sulfat atau Smelter Manyar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, yang terjadi pada Senin,14 Oktober 2024. 

Lebih lanjut, ia menyatakan, langkah akuisisi saham yang direncanakan mencapai 61 persen tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Bahkan, menurutnya ada potensi untuk tidak mengeluarkan biaya sama sekali yang tentunya bergantung pada hasil negosiasi antara pemerintah dan PT Freeport. 

Menanggapi hal itu, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menyatakan kedua pihak masih akan mendiskusikan terkait hal tersebut. “Masih dibicarakan,” ucapnya, Kamis.

M. Rizki Yusrial berkontribusi dalam penulisan artikel ini.



hanomantoto