18 Negara Minta Penundaan Pemberlakuan Regulasi Deforestasi Uni Eropa
[hanomantoto]
TEMPO.CO, Jakarta – Grup 18 Negara-negara Produsen Sehaluan pada 29 Oktober 2024, menyampaikan Surat Bersama kepada para pimpinan Uni Eropa atas perkembangan terkini Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Surat yang merupakan Surat Bersama ketiga ditandatangani perwakilan Negara-negara produsen di Brussel yaitu: Argentina, Bolivia, Brasil, Kolombia, Pantai Gading, Republik Dominika, Ekuador, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesia, Malaysia, Meksiko, Namibia, Nigeria, Paraguay, Peru, Thailand.
Grup 18 menyambut baik proposal terkini Komisi Eropa menunda tanggal pemberlakuan Regulasi tersebut. Mereka menilainya sebagai langkah awal yang positif. Meski demikian, Surat Bersama itu tetap menyoroti dokumen tambahan yang baru-baru ini diterbitkan oleh Komisi belum menjawab kekhawatiran negara-negara Sehaluan. Oleh karena itu, Grup 18 mendesak Uni Eropa untuk dapat menyelesaikan permasalahan utama akibat pendekatan yang diambil.
KBRI di Brussels dalam keterangan pers pada 7 November 2024, mejelaskan Surat Bersama itu juga menekankan sistem kategorisasi (benchmarking) EUDR, sebagaimana tersusun saat ini, bersifat diskriminatif dan tidak perlu. Dengan memberlakukan persyaratan yang berbeda untuk setiap negara, sistem kategorisasi menciptakan persaingan tidak seimbang, khususnya bagi negara-negara dengan tutupan hutan tinggi.
Pendekatan ini merugikan negara-negara yang berkomitmen pada praktik produksi berkelanjutan dan bebas deforestasi. Lebih lanjut, Regulasi itu juga dapat menyebabkan pengalihan perdagangan yang pada akhirnya dapat menghambat pembangunan keberlanjutan berbagai negara.
Selain itu, Surat Bersama secara khusus pula menekankan inakurasi Global Map Forest Cover 2020 dan mengkritik pendekatan seragam (one-size fits all) EUDR yang gagal memperhitungkan keragaman rantai pasokan dan tantangan berbeda yang dihadapi oleh petani kecil (smallholders) di negara-negara ketiga. Lebih lanjut, Surat Bersama ketiga tersebut juga menggarisbawahi inisiatif kerja sama teknis yang diusulkan UE dinilai masih belum mencukupi, mengingat tantangan besar yang dihadapi para produsen, khususnya smallholders.
Dengan mempertimbangkan hal-hal itu, ke-18 negara-negara Produsen Sehaluan menyerukan Uni Eropa agar meninggalkan sistem kategorisasi saat ini yang dinilai kontraproduktif terhadap tujuan lingkungan dan pembangunan bersama. Dengan menegakkan standar seragam di berbagai lanskap dan ekosistem, EUDR akan dianggap gagal mengakui dan mendukung prioritas pembangunan berkelanjutan di berbagai negara.
Negara-negara Sehaluan berharap dengan bekerja sama dengan Uni Eropa, mereka dapat membantu memastikan EUDR berkembang menjadi kerangka kerja yang mempertimbangkan kebutuhan lingkungan dan realitas ekonomi yang beragam. Negara-negara penandatangan menegaskan kembali komitmen terhadap keberlanjutan global dan mendesak Uni Eropa untuk bekerja sama guna memastikan bahwa EUDR selaras dengan kepentingan lebih luas dalam pembangunan berkelanjutan dan adil.
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klikĀ di sini
Tinggalkan Balasan